 |
| astakajambi.com |
astakajambi.com,- "Mari perkuat peran dan fungsi TPPS di semua tingkatan, termasuk penguatan regulasi, kelembagaan, dan dukungan anggaran yang tepat sasaran. Pastikan konvergensi program berjalan di lapangan, dengan fokus pada kelompok sasaran utama yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita," jelasnya.
Pemerintah Provinsi Jambi terus melakukan berbagai upaya dalam percepatan penurunan angka stunting. Salah satunya yakni penguatan kerja sama dan koordinasi.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Provinsi Jambi mengalami kenaikan dari 13,5% di tahun 2023 menjadi 17,1% pada tahun 2024.
"Dulu angka stunting kita nomor dua setelah Bali, sekarang kita nomor tiga se-Indonesia untuk angka stunting. Maka demi mempercepat penurunan itu perlu keseriusan semua pihak dalam mengatasinya," kata Al Haris saat membuka secara resmi Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi, Rabu (2/7/2025).
Kata Al Haris, percepatan penurunan stunting merupakan tugas bersama yang harus dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
"Saya tegaskan bahwa penurunan stunting tidak bisa hanya mengandalkan sektor kesehatan. Peran sektor pendidikan, sosial, ekonomi, pemberdayaan perempuan, pertanian, dan infrastruktur sangat penting. Oleh karena itu, pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif harus benar-benar dijalankan secara terintegrasi, juga peran orang tua asuh sangat dibutuhkan disetiap daerah," ujarnya.
Upaya ini, sambung Al Haris, harus mencerminkan adanya kolaborasi lintas sektor guna mempercepat penurunan angka stunting di Provinsi Jambi. Tentunya, hasil yang dicapai oleh Pemerintah Provinsi Jambi juga berlaku sama dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota sebagai bentuk evaluasi internal program penurunan stunting di Provinsi Jambi.
Saat ini, kata dia, melalui APBD Tahun Anggaran 2025 telah menunjukkan komitmen kuat dalam upaya penurunan prevalensi stunting yang berdasarkan budget tagging dengan alokasi anggaran sebesar kurang lebih Rp.80,541 Milyar. Intervensi ini melibatkan enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana yang melaksanakan 14 program, 16 kegiatan, dan 25 sub kegiatan.
Saat ini, kata dia, melalui APBD Tahun Anggaran 2025 telah menunjukkan komitmen kuat dalam upaya penurunan prevalensi stunting yang berdasarkan budget tagging dengan alokasi anggaran sebesar kurang lebih Rp.80,541 Milyar. Intervensi ini melibatkan enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana yang melaksanakan 14 program, 16 kegiatan, dan 25 sub kegiatan.
Al Haris juga berpesan kepada para Bupati dan Wali Kota di lingkup Provinsi Jambi dan para OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, ada beberapa hal penting dalam upaya menurunkan stunting yang akan dioptimalkan.
"Monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara berkala, tidak hanya bersifat administratif tetapi juga menyentuh pada kualitas layanan dan perubahan perilaku masyarakat. Dokumentasikan dan replikasi praktik baik, sehingga daerah yang sudah berhasil menjadi sumber inspirasi bagi daerah lainnya," pesannya.
Dia menilai, optimalisasi pemanfaatan data, termasuk melalui e-PPGBM dan sistem pelaporan lainnya juga dibutuhkan untuk memastikan intervensi yang tepat sasaran.
Al Haris juga mengajak agar penurunan stunting harus melibatkan semua pihak, termasuk dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, dan tokoh adat/agama dalam upaya penurunan stunting.
Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) Jambi Abdullah Sani menyampaikan bahwa stunting merupakan tantangan serius yang harus ditangani secara lintas sektor dan lintas jenjang. Dia ingin agar semua pihak segera melakukan evaluasi menyeluruh dan memperkuat komitmen dalam aksi konvergensi.
Sani mengaku ke depan akan turut menyaksikan bersama Deklarasi Komitmen RSUD dalam mendukung penurunan stunting melalui sistem rujukan yang terstandar.
"Saya ingin menegaskan bahwa penilaian ini bukan sekadar kompetisi antar daerah, melainkan forum pembelajaran bersama. Kabupaten/Kota yang berhasil mengembangkan inovasi, membangun komitmen multisektor, dan mendokumentasikan praktik baik akan menjadi contoh bagi daerah lain. Saya juga mengapresiasi hadirnya jajaran rumah sakit daerah, karena keterlibatan layanan rujukan sangat penting dalam tatalaksana kasus stunting," kata Sani.
"Sebagai Ketua TPPS Provinsi Jambi, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam mendampingi dan menilai kinerja daerah, khususnya tim panelis dari OPD teknis dan mitra provinsi. Semoga kegiatan ini memberikan rekomendasi strategis yang mempercepat penurunan stunting di Provinsi Jambi," ujarnya.
Melalui momentum ini, dia mengajak semua yang hadir dan terlibat untuk terus mengawal integrasi layanan, memastikan intervensi gizi spesifik dan sensitif sampai ke rumah tangga sasaran, serta memperkuat dukungan kader, TP-PKK, dan pendamping keluarga. sumber :cakrawalasaktijambi.com (Red : Tazky)